KLIKTREND.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan, lokasi pemindahan ibukota negara Republik Indonesia (RI) secara resmi ditetapkan di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
Pernyataan tersebut ditegaskan Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
“Kajian pemindahan ibukota baru sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir. Hasil kajian menyimpulkan bahwa calon ibukota baru, sebagian di Penajam Paser Utara di kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur,” jelas Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8).
Trending: Ini Alasan Politisi Malaysia Tolak Gojek Masuk ke Negeri Jiran
Soal Gagasan Pemindahan Ibukota
Jokowi dalam sambutan awalnya menjelaskan, rencana pemindahan tersebut sudah digagas sejak lama oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno.
“Indonesia sudah 74 tahun merdeka tapi belum pernah merancang sendiri ibukota negaranya,” jelas Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Penetapan ibukota baru ini dilakukan Jokowi usai menerima dua kajian yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibukota baru. dari Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019.
Sebelum dua kajian itu disampaikan, Menteri ATR Sofyan Djalil sempat mengungkapkan bahwa pusat pemerintahan yang baru di Kalimantan Timur dilahan seluas 180 ribu hektar.
Lokasi ditetapkan karena terletak tepat di tengah-tengah negara Indonesia dan dekat dengan kota yang tengah berkembang yaitu Samarinda dan Balikpapan.
Trending: Polisi yang Terbakar saat Kawal Demo di Cianjur Meninggal Dunia
Singgung Soal beban Jakarta
Jokowi menjelaskan, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat keuangan, dan pusat jasa.
Bandara Soekarno Hatta juga memiliki beban yang sudah terlalu berat, demikian pula dengan beban Pulau Jawa.
“Beban ini semakin berat kalau ibukota pindah ke Pulau Jawa,” jelasnya.
Trending: Kuliah di Jakarta, Para Mahasiswa Papua Ini Ungkap Persoalan Rasisme yang Mereka Alami
Jokowi memperkirakan pemindahan itu akan menelan biaya mencapai Rp 466 triliun. Hanya sebesar 19,2% biaya tersebut akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pengelolaan aset.
Sementara sisanya menggunakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan ditanggung pihak swasta.*
