Papua Rugi Jika Freeport Bangun Smelter di Gresik
 |
| Ilustrasi Aktivitas Pertambangan Freeport di Papua |
PT. Freeport Indonesia berencana akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Freeport telah memilih partner usahanya, Mistsubishi Material Corp untuk pembangunan itu. Freeport dan Mitsubihi telah berpatner di PT Smelting, smelter tembaga pertama di Indonesia yang juga berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Freeport memiliki 25 persen saham di PT Smelting, sementara Mitsubishi Material mengontrol 60.5 persen saham, Mitusubishi mengontrol 9.5 persen dan sisanya 5 persen dikontrol Nippon Mining & Metals Co Ltd.
Pembangunan smelter baru itu akan memproses 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan akan memproduksi 500.000 ton tembaga cathode per tahun. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Edi Prasodjo mengatakan lokasi smelter tersebut berada di dekat PT Petrokimia Gresik. Rencana PT Freeport membangun smelter di Gresik itu mencapat kecaman dari warga Papua.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua, Bangun Manurung mengatakan, pembangunan smelter di Papua akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi di sana. Manurung mengatakan, jika smelter dibangun di Papua maka akan menimbulkan dampak positif berkesinambungan bagi warga Bumi Cendrawasih.
"Akan ada industri turunan. Dan industri-industri ini otomatis akan mengurangi angka pengangguran di Bumi Cendrawasih," kata Manurung beberapa waktu lalu.
Rakyat Papua sudah lama mendambakan naiknya taraf kehidupan mereka sejak PT Freeport Indonesia menancapkan kukunya di sana pada tahun 1967 silam. Namun, harapan itu sepertinya masih jauh dari kenyataan. Bahkan kini tuntutan mereka agar Freeport membangun smelter di Papua juga tidak akan terwujud karena perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah mencanangkannya di Gresik.
Keinginan warga Papua agar Freeport membangun Smelter di Papua juga telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Pemerintah daerah di Papua juga telah menyiapkan lahan seluas 1.000-2.000 hektare di Kabupaten Mimika untuk pembangunan smelter. Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan agar lahan aman dari aksi-aksi warga lokal maka harus melalui pembicaraan serius dengan masyarakat adat.
Lukas melanjutkan, pemda Papua telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pemerintah pusat. Kepada Presiden Joko Widodo dia menyampaikan, jika ingin membangun Papua maka harus ada smelter di sana, selain rencana Freeport membangun smelter di Gresik.
Rozik mengatakan, membangun smelter di Papua berarti membutuhkan tenaga listrik sebesar 150 megawatt (MW). Rozik menegaskan, masalah penunjang listrik seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah jika pusat mengingkan pembangunan smelter di Papua terwujud.
Selain itu, Freeport juga meminta perpanjangan waktu agar bisa membangun smelter di Papua. Menurut mereka jatah waktu selama dua tahun tidak akan cukup karena merekapun mengklaim harus membangun pabrik semen dan pembangkit listrik yang baru.
Pembangunan smelter baru itu akan memproses 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan akan memproduksi 500.000 ton tembaga cathode per tahun. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Edi Prasodjo mengatakan lokasi smelter tersebut berada di dekat PT Petrokimia Gresik. Rencana PT Freeport membangun smelter di Gresik itu mencapat kecaman dari warga Papua.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua, Bangun Manurung mengatakan, pembangunan smelter di Papua akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi di sana. Manurung mengatakan, jika smelter dibangun di Papua maka akan menimbulkan dampak positif berkesinambungan bagi warga Bumi Cendrawasih.
"Akan ada industri turunan. Dan industri-industri ini otomatis akan mengurangi angka pengangguran di Bumi Cendrawasih," kata Manurung beberapa waktu lalu.
Rakyat Papua sudah lama mendambakan naiknya taraf kehidupan mereka sejak PT Freeport Indonesia menancapkan kukunya di sana pada tahun 1967 silam. Namun, harapan itu sepertinya masih jauh dari kenyataan. Bahkan kini tuntutan mereka agar Freeport membangun smelter di Papua juga tidak akan terwujud karena perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah mencanangkannya di Gresik.
Kerugian Bagi Papua
Papua adalah daerah kaya SDA, tetapi rakyatnya hidup miskin. Pada 2012, kemiskinan di Provinsi Papua tercatat 30,66 persen dan Papua Barat mencapai 27,04 persen. Kondisi kemiskinan perlu diatasi dengan meningkatkan investasi dan memberdayakan rakyat Papua agar berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan Smelter di Papua juga akan memperlebar jarak pembangunan antara Jawa dan Papua.Keinginan warga Papua agar Freeport membangun Smelter di Papua juga telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Pemerintah daerah di Papua juga telah menyiapkan lahan seluas 1.000-2.000 hektare di Kabupaten Mimika untuk pembangunan smelter. Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan agar lahan aman dari aksi-aksi warga lokal maka harus melalui pembicaraan serius dengan masyarakat adat.
Lukas melanjutkan, pemda Papua telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pemerintah pusat. Kepada Presiden Joko Widodo dia menyampaikan, jika ingin membangun Papua maka harus ada smelter di sana, selain rencana Freeport membangun smelter di Gresik.
Alasan Freeport
Sementara Freeport sendiri sepertinya masih menimbang-nimbang untung rugi membangun smelter di Papua. Faktor sarana dan prasarana penunjang menjadi alasan utama mereka. Menurut mantan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto, pada medio November 2014 silam, pembangunan smelter di Papua membutuhkan investasi yang tinggi.Rozik mengatakan, membangun smelter di Papua berarti membutuhkan tenaga listrik sebesar 150 megawatt (MW). Rozik menegaskan, masalah penunjang listrik seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah jika pusat mengingkan pembangunan smelter di Papua terwujud.
Selain itu, Freeport juga meminta perpanjangan waktu agar bisa membangun smelter di Papua. Menurut mereka jatah waktu selama dua tahun tidak akan cukup karena merekapun mengklaim harus membangun pabrik semen dan pembangkit listrik yang baru.
