Kontroversi Maritim: Saat Susi Diterjang Badai, Jokowi ...
 |
| Susi Pudjiastuti Dikritik Publik Lantaran Kebijakanya Dianggap Merugikan |
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memilih Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi adalah seorang pengusaha dan pemilik PT ASI Pudjiastuti Marine Product yang merupakan perusahaan pengekspor hasil perikanan. Wanita yang lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada 15 Januari 1965 ini juga merupakan pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation yang merupakan maskapai penerbangan Susi Air.
Sejak awal dilantik, Susi sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan nyentrik dan mengguncang pemikiran publik. Terkait BBM, misalnya, Susi menegaskan, BBM bersubsidi bukannya mensejahterkan, justru menyebabkan munculnya penyelundupan dan berbagai masalah. Padahal menurutnya, para nelayan kecil dengan kapal kecil yang berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT) selama ini tidak menikmati subsidi BBM tersebut.
Menurutnya, hal itu dikarenakan, para nelayan tersebut menggunakan kapal mesin 2 tak. Selain itu, Susi juga mengakui, dengan adanya subsidi BBM para nelayan nakal enggan melaut dan memilih berjualan BBM bersubsidi.
Target Susi sejak awal ia dilantik ialah membongkar mafia perikanan, khususnya pelaku ilegal fishing. Susi tak segan-segan bekerja sama dengan KPK untuk menjawab tantangan itu. Ia pun mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Rabu (24/12). Ada apa gerangan?
Rupanya kedatangan Susi untuk bekerjasama dengan KPK dalam hal memberantas pelaku ilegal fishing di perairan Indonesia. Tapi Susi datang tidak hanya membahas masalah ilegal fishing melainkan untuk turut mendengarkan pemaparan dari KPK tentang Hasil Kajian Sistem dan Pengelolaan Ruang Laut serta Sumber Daya Kelautan di Indonesia.
“Banyak yang bilang, kamu tidak takut lawan mafia illegal fishing? Saya jawab saja karena saya tidak berpendidikan, saya tidak tahu banyak. Karena tidak tahu banyak, ya saya tidak takut apa-apa”kata Susi yang menimbulkan gelak tawa para hadirin.
Penegasan Susi ini memang beralasan. Berbagai kebijakan yang ia lakukan lantas membuat para pelaku mafia perikanan berang. Ia juga selalu mengingatkan perusahaan pelaku ilegal fishing untuk menghentikan aktivitas pencurian ikan. Tanpa tedeng aling-aling, Susi teriakkan peringatan itu ke publik.
"Bagi perusahaan yang masih main smuggling ataupun illegal fishing, pasti akan saya babat dan habiskan semuanya." Ungkap Susi kepada wartawan saat di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta (29/10/2014).
Selain itu, Susi juga akan membuat laporan dari kegiatan-kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara online. Tujuannya, agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memantau.
Untuk memberantas illegal fishing, Susi pun membentuk Satgas Pemberantasan Illegal Fishing yang dituangkan dalam Kempen yang telah ditandatangani Susi pada Senin (8/12) di depan para pelaksana satuan keanggotaan. Kepmen ini mengatur tentang satuan tugas (satgas) pemberantasan Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
“Kepmen ini langsung saya tandatangani dan langsung diberlakukan tanpa diajukan ke Kemenkumham. Biar semuanya langsung kerja,”kata Susi saat menandatangani Kepmen tersebut di Jakarta.
Dari 1,2 juta ton solar subsidi yang dialokasikan untuk kapal di atas 3 Gross Ton (GT), sebagian besarnya diselundupkan di tengah laut. Aturan transhipment ini ia tuangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 57/2014. Visi besarnya adalah untuk menjamin pasokan ikan yang berkelanjutan.
Berbagai upaya yang telah Susi jalankan ini membuahkan hasil. Selama tahun 2014, KKP telah berhasil menangkap 39 kapal pencuri ikan, dengan 23 kapal perikanan Indonesia (KII), dan 16 kapal perikanan asing (KIA). Penangkapan tersebut dilakukan oleh hanya 27 kapal pengawas KKP dengan 13 kapal yang tersebar di laut Indonesia bagian barat, dan 14 kapal di laut Indonesia Timur.
"Kami sangat bangga punya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ketika membuat gebrakan illegal fishing, blusukan, tapi ketika membuat kebijakan tertulis itu berbalik, jadi harapan kami harusnya memperjuangkan kami," ungkap Yusuf Solihin kepada para anggota dewan di Gedung DPR RI, Jakarta (21/1/2014).
“Saya terima SMS dari orang Kalimantan mau santet saya gara-gara melarang kepiting bertelur untuk dieskpor, bahkan katanya mau disantet sampe 7 turunan. Padahal saya baru punya satu turunan 1 cucu” kata Susi yang mengundang gelak tawa hadirin. Terkait hal itu Susi menjelaskan bahwa harga kepiting yang bertelur dan yang tidak bertelur bedanya sampai 100%.
“Anda selamatkan 5.000 ekor dari 1 kepiting yang sedang bertelur. Harga kepiting tidak bertelur Rp 50.000, yang bertelur Rp 100.000” terang Susi.
“Karena Permen ini, nelayan jadi mati (usahanya). Kalau aspirasi kami tidak didengar, nanti by pass di Ngurah Rai kami tutup agar dunia bisa dengar protesan kami!”kata Ketut, Ketua HNSI Tabanan Bali.
Sofyan menilai Menteri Susi telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa selama ini sektor kelautan dan perikanan diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya.
Dukungan yang bagi Susi harus dimulai dari seorang presiden. Dengan dukungan terhadap kebijakan Susi, Jokowi telah menunjukkan konsistensinya membangun Indonesia sebagai negara Maritim.
Bravo Susi Pudjiastuti!!!
Sejak awal dilantik, Susi sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan nyentrik dan mengguncang pemikiran publik. Terkait BBM, misalnya, Susi menegaskan, BBM bersubsidi bukannya mensejahterkan, justru menyebabkan munculnya penyelundupan dan berbagai masalah. Padahal menurutnya, para nelayan kecil dengan kapal kecil yang berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT) selama ini tidak menikmati subsidi BBM tersebut.
Menurutnya, hal itu dikarenakan, para nelayan tersebut menggunakan kapal mesin 2 tak. Selain itu, Susi juga mengakui, dengan adanya subsidi BBM para nelayan nakal enggan melaut dan memilih berjualan BBM bersubsidi.
Target Susi sejak awal ia dilantik ialah membongkar mafia perikanan, khususnya pelaku ilegal fishing. Susi tak segan-segan bekerja sama dengan KPK untuk menjawab tantangan itu. Ia pun mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Rabu (24/12). Ada apa gerangan?
Rupanya kedatangan Susi untuk bekerjasama dengan KPK dalam hal memberantas pelaku ilegal fishing di perairan Indonesia. Tapi Susi datang tidak hanya membahas masalah ilegal fishing melainkan untuk turut mendengarkan pemaparan dari KPK tentang Hasil Kajian Sistem dan Pengelolaan Ruang Laut serta Sumber Daya Kelautan di Indonesia.
Berantas Illegal Fishing
Genderang perang terhadap praktek illegal fishing pun ditabuhnya. Susi secara tegas mengatakan dirinya tidak takut melawan para mafia pencuri ikan. Hal ini disampaikan Susi saat menjadi pembicara di acara Haul ke-5 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kediaman Mahfud MD, Matraman, Jakarta pada Rabu malam (7/1).“Banyak yang bilang, kamu tidak takut lawan mafia illegal fishing? Saya jawab saja karena saya tidak berpendidikan, saya tidak tahu banyak. Karena tidak tahu banyak, ya saya tidak takut apa-apa”kata Susi yang menimbulkan gelak tawa para hadirin.
Penegasan Susi ini memang beralasan. Berbagai kebijakan yang ia lakukan lantas membuat para pelaku mafia perikanan berang. Ia juga selalu mengingatkan perusahaan pelaku ilegal fishing untuk menghentikan aktivitas pencurian ikan. Tanpa tedeng aling-aling, Susi teriakkan peringatan itu ke publik.
"Bagi perusahaan yang masih main smuggling ataupun illegal fishing, pasti akan saya babat dan habiskan semuanya." Ungkap Susi kepada wartawan saat di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta (29/10/2014).
Selain itu, Susi juga akan membuat laporan dari kegiatan-kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara online. Tujuannya, agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memantau.
Untuk memberantas illegal fishing, Susi pun membentuk Satgas Pemberantasan Illegal Fishing yang dituangkan dalam Kempen yang telah ditandatangani Susi pada Senin (8/12) di depan para pelaksana satuan keanggotaan. Kepmen ini mengatur tentang satuan tugas (satgas) pemberantasan Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
“Kepmen ini langsung saya tandatangani dan langsung diberlakukan tanpa diajukan ke Kemenkumham. Biar semuanya langsung kerja,”kata Susi saat menandatangani Kepmen tersebut di Jakarta.
Pelarangan Transhipment
Pemahaman Susi tentang kelautan dan perikanan juga terkonfirmasi dalam kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pelarangan transhipment (bongkar muat). Menurut Susi, selain berpeluang menimbulkan illegal fishing, transhipment juga memperbesar peluang penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah laut.Dari 1,2 juta ton solar subsidi yang dialokasikan untuk kapal di atas 3 Gross Ton (GT), sebagian besarnya diselundupkan di tengah laut. Aturan transhipment ini ia tuangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 57/2014. Visi besarnya adalah untuk menjamin pasokan ikan yang berkelanjutan.
Berbagai upaya yang telah Susi jalankan ini membuahkan hasil. Selama tahun 2014, KKP telah berhasil menangkap 39 kapal pencuri ikan, dengan 23 kapal perikanan Indonesia (KII), dan 16 kapal perikanan asing (KIA). Penangkapan tersebut dilakukan oleh hanya 27 kapal pengawas KKP dengan 13 kapal yang tersebar di laut Indonesia bagian barat, dan 14 kapal di laut Indonesia Timur.
Kontraproduktif Kebijakan
Produktifitas kerja dan kualitas kinerja Susi Pudjiastuti ternyata hanya diakui segelintir orang. Hal itu terlihat dari beberapa asumsi yang berkembang sebulan terakhir, yang menyebut kebijakan Susi bermasalah.Dianggap Otoriter
Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yusuf Solihin mengungkapkan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Susi. Menurut Solihin, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh Menteri Susi."Kami sangat bangga punya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ketika membuat gebrakan illegal fishing, blusukan, tapi ketika membuat kebijakan tertulis itu berbalik, jadi harapan kami harusnya memperjuangkan kami," ungkap Yusuf Solihin kepada para anggota dewan di Gedung DPR RI, Jakarta (21/1/2014).
Terancam Disantet
Selain dianggap otoriter, Susi juga sempat mendapat ancaman dari oknum yang mengaku kecewa lantaran Susi mengeluarkan kebijakan pelarangan pengangkapan kepiting. Susi, oleh oknum tersebut diancam akan disantet. Susi menyampaikan hal ini saat membuka rapat koordinasi dengan 338 nakhoda kapal pengawas pada Selasa (13/1) di Gedung Mina Bahari I Jakarta.“Saya terima SMS dari orang Kalimantan mau santet saya gara-gara melarang kepiting bertelur untuk dieskpor, bahkan katanya mau disantet sampe 7 turunan. Padahal saya baru punya satu turunan 1 cucu” kata Susi yang mengundang gelak tawa hadirin. Terkait hal itu Susi menjelaskan bahwa harga kepiting yang bertelur dan yang tidak bertelur bedanya sampai 100%.
“Anda selamatkan 5.000 ekor dari 1 kepiting yang sedang bertelur. Harga kepiting tidak bertelur Rp 50.000, yang bertelur Rp 100.000” terang Susi.
Bakal Anarkis
Selain masalah BBM, kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan Susi Pudjiastuti juga mengundang banyak protes dari nelayan dan pengusaha perikanan. Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2015 mengenai pelarangan menangkap lobster, kepiting dan rajungan bertelur atau berukuran kecil yang baru ditetapkan pada 7 Januari lalu baru-baru ini menimbulkan banyak protes dari nelayan dan menimbulkan aksi demonstrasi di beberapa daerah.“Karena Permen ini, nelayan jadi mati (usahanya). Kalau aspirasi kami tidak didengar, nanti by pass di Ngurah Rai kami tutup agar dunia bisa dengar protesan kami!”kata Ketut, Ketua HNSI Tabanan Bali.
Jokowi Dukung Susi
Susi memang sedang diterjang badai. Namun, sejumlah dukungan terhadap Susi terus digalang. Tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga pemerintah. Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil mengapresiasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.Sofyan menilai Menteri Susi telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa selama ini sektor kelautan dan perikanan diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya.
Dukungan yang bagi Susi harus dimulai dari seorang presiden. Dengan dukungan terhadap kebijakan Susi, Jokowi telah menunjukkan konsistensinya membangun Indonesia sebagai negara Maritim.
Bravo Susi Pudjiastuti!!!
