Kontroversi Budi Gunawan: Tinggal Tunggu Jokowi
 |
| Komjen Pol Budi Gunawan Saat Menjalani Fit and Proper Test |
Sidang paripurna DPR telah secara resmi menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Budi terpilih secara aklamasi, hari ini, Kamis, 15/01/2015. Namun, meski telah ditetapkan sebagai Kapolri, gelombang penolakan terhadap Budi pun masih berlanjut.
Sejumlah pihak mendesak agar Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya, KPK telah menetapkan Budi sebagai tersangka gratifikasi, sehari setelah Budi Gunawan direkomendasikan menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi.
Abraham Samad, kala itu, menegaskan KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Budi Gunawan menjadi pesakitan di meja hijau. KPK juga telah melakukan proses penyelidikan lebih dari setengah tahun yang lalu.
Penetapan status tersangka kepada Budi Gunawan ini tak lantas menyuruti geliat dukungan bagi Budi Gunawan menjadi Kapolri. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil kecewa dengan cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak melakukan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo dalam penetapan tersangka kasus rekening gendut Komjen Pol Budi Gunawan.
"Seharusnya, KPK mempunyai semangat untuk melakukan pencegahan dengan berinisiatif bertemu dengan Presiden Joko Widodo," ujar Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 13/1/2014.
Langkah Komisi III DPR ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarno Putri bahkan menyerukan kepada fraksi PDIP di DPR untuk mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal itu dikatakan oleh Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan saat ditemui wartawan di Senayan, Rabu (14/01/14).
"Fraksi mendapat arahan dari Ibu Ketua Umum supaya jalan terus. Sepanjang surat presiden tidak dicabut kita akan dukung terus," ujar Trimedya.
Namun, tidak demikian dengan fraksi Partai Demokrat. Mereka keberatan jika Komjen Budi Gunawan tetap menjalani proses fit dan proper test di DPR. Faktanya, saat Fraksi Partai Demokrat diminta memberikan pandangan dalam rapat fit and proper test itu, tidak ada satu pun perwakilan yang hadir. Fraksi Demokrat dianggap tidak hadir dan dilanjutkan pandangan dari partai lain. Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), kepada wartawan berujar pihaknya telah meminta komisi III untuk menunda fit and proper test calon kapolri Komjen Budi Gunawan.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman pun menambahkan bahwa pihaknya sebelumnya telah meminta fit and proper test calon Kapolri ditunda. Demokrat, kata Beny, telah mengajukan nota keberatan.
"Kemarin sudah diputuskan dari 10 fraksi hanya Demokrat yang menolak dan 9 fraksi setuju. Alasan menolak fit and proper test dilakukan pada tersangka," ucapnya.
Komjen Budi Gunawan akhirnya lolos menjadi calon Kapolri. Dalam rapat pleno Komisi III seluruh fraksi menyetujui pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri selanjutnya.
"Seluruh fraksi telah menyepakati penunjukan Komjen Budi Gunawan, selanjutnya kami akan bawa ke sidang paripurna menghadap ketua dewan.", ungkap Aziz Syamsudin Ketua Komisi III.
Dengan demikian secara aklamasi Komisi III telah menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun putusan tetap harus melalui paripurna menghadap Ketua Dewan.
Penetapan tersebut menuai kritik. Ketua Fraksi Partai Demokrat menyebut peristiwa ini sebagai sejarah kelam. Menurut Ibas, jika tetap diteruskan maka pemerintah bisa kehilangan kepercayaan masyarakat yang mengidam-idamkan memiliki pemimpin yang bersih. Selanjutnya Sekjen PD itu juga menyebut apabila Presiden mengangkat Kapolri yang berstatus tersangka sama saja bertentangan dengan cita-cita untuk memberantas korupsi.
Tidak hanya Ibas, Beny K Harman juga menyayangkan penetapan Budi Gunawan. Menurut Beny, jika presiden melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka presiden bisa saja dipaksulkan.
"Jika Presiden tetap melantik Budi Gunawan, maka itu merupakan pintu masuk impeachment kepada presiden," tegas Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Presiden, kata Beny, dianggap telah melangar sumpah jabatan. "Presiden telah bersumpah, sumpah jabatan, sumpah untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya," jelasnya.
Sementara itu, KPK juga telah memastikan bahwa pihaknya akan segera menahan Budi Gunawan. Penetapan Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh DPR, terang Samad, tidak akan memengaruhi statusnya sebagai tersangka. Ia juga menegaskan bahwa KPK akan segera menyelesaikan kasus tersebut dan menahan Budi Gunawan. Abraham Samad menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan Budi Gunawan dapat segera ditahan.
"Sudah ada penyampaian resmi Bambang Widjojanto, bahwa kita konsentrasi terhadap kasus ini untuk diselesaikan secepat mungkin. Agar tidak menimbulkan terjadi pro dan kontra dan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Samad di gedung KPK, Kamis (15/01/14).
Samad juga menegaskan bahwa kasus ini tidak bermuatan politik sama sekali dan murni penegakkan hukum atas kasus dugaan korupsi. "Ini hanya semata-mata penegakan hukum. Bukan karena pertimbangan politik," tegasnya.
Pihak Istana memang masih belum memberikan jawaban terkait sikap Jokowi. Kepala Staff Kepresidenan Luhut Panjaitan bahkan enggan berkomentar soal pelantikan Budi Gunawan akan dilakukan. Menurut Luhut, saat ini pihak Istana tengah menggodok berbagai pertimbangan dengan dua opsi. Opsi pertama adalah tetap melanjutkan pelantikan Budi Gunawan atau opsi kedua yaitu dengan memberikan nama baru calon Kapolri kepada DPR.
"Sekarang proses pengambilan keputusan sedang dilanjutkan, saya tidak bisa berspekulasi," kata Luhut di komplek Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1). *
Sejumlah pihak mendesak agar Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya, KPK telah menetapkan Budi sebagai tersangka gratifikasi, sehari setelah Budi Gunawan direkomendasikan menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi.
Abraham Samad, kala itu, menegaskan KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Budi Gunawan menjadi pesakitan di meja hijau. KPK juga telah melakukan proses penyelidikan lebih dari setengah tahun yang lalu.
Penetapan status tersangka kepada Budi Gunawan ini tak lantas menyuruti geliat dukungan bagi Budi Gunawan menjadi Kapolri. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil kecewa dengan cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak melakukan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo dalam penetapan tersangka kasus rekening gendut Komjen Pol Budi Gunawan.
"Seharusnya, KPK mempunyai semangat untuk melakukan pencegahan dengan berinisiatif bertemu dengan Presiden Joko Widodo," ujar Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 13/1/2014.
Lulus Fit and Proper Test
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Komisi III DPR RI pun tetap melanjutkan proses fit and proper test terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan .Langkah Komisi III DPR ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarno Putri bahkan menyerukan kepada fraksi PDIP di DPR untuk mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal itu dikatakan oleh Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan saat ditemui wartawan di Senayan, Rabu (14/01/14).
"Fraksi mendapat arahan dari Ibu Ketua Umum supaya jalan terus. Sepanjang surat presiden tidak dicabut kita akan dukung terus," ujar Trimedya.
Namun, tidak demikian dengan fraksi Partai Demokrat. Mereka keberatan jika Komjen Budi Gunawan tetap menjalani proses fit dan proper test di DPR. Faktanya, saat Fraksi Partai Demokrat diminta memberikan pandangan dalam rapat fit and proper test itu, tidak ada satu pun perwakilan yang hadir. Fraksi Demokrat dianggap tidak hadir dan dilanjutkan pandangan dari partai lain. Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), kepada wartawan berujar pihaknya telah meminta komisi III untuk menunda fit and proper test calon kapolri Komjen Budi Gunawan.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman pun menambahkan bahwa pihaknya sebelumnya telah meminta fit and proper test calon Kapolri ditunda. Demokrat, kata Beny, telah mengajukan nota keberatan.
"Kemarin sudah diputuskan dari 10 fraksi hanya Demokrat yang menolak dan 9 fraksi setuju. Alasan menolak fit and proper test dilakukan pada tersangka," ucapnya.
Komjen Budi Gunawan akhirnya lolos menjadi calon Kapolri. Dalam rapat pleno Komisi III seluruh fraksi menyetujui pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri selanjutnya.
"Seluruh fraksi telah menyepakati penunjukan Komjen Budi Gunawan, selanjutnya kami akan bawa ke sidang paripurna menghadap ketua dewan.", ungkap Aziz Syamsudin Ketua Komisi III.
Dengan demikian secara aklamasi Komisi III telah menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun putusan tetap harus melalui paripurna menghadap Ketua Dewan.
Sah Jadi Kapolri, Jokowi Dinilai Bunuh Diri
Setelah melalui rapat Paripurna yang dilaksanakan Kamis (15/01/14), DPR akhirnya secara sah menetapkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Rapat paripurna DPR itu merupakan tahap lanjutan dari proses fit and proper test yang dilakukan Komisi III. Hasil fit and proper test tersebut menunjukkan komisi III tidak keberatan jika Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri baru.Penetapan tersebut menuai kritik. Ketua Fraksi Partai Demokrat menyebut peristiwa ini sebagai sejarah kelam. Menurut Ibas, jika tetap diteruskan maka pemerintah bisa kehilangan kepercayaan masyarakat yang mengidam-idamkan memiliki pemimpin yang bersih. Selanjutnya Sekjen PD itu juga menyebut apabila Presiden mengangkat Kapolri yang berstatus tersangka sama saja bertentangan dengan cita-cita untuk memberantas korupsi.
Tidak hanya Ibas, Beny K Harman juga menyayangkan penetapan Budi Gunawan. Menurut Beny, jika presiden melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka presiden bisa saja dipaksulkan.
"Jika Presiden tetap melantik Budi Gunawan, maka itu merupakan pintu masuk impeachment kepada presiden," tegas Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Presiden, kata Beny, dianggap telah melangar sumpah jabatan. "Presiden telah bersumpah, sumpah jabatan, sumpah untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya," jelasnya.
Jokowi Diminta Tidak Lantik Budi Gunawan
Pegiat anti korupsi Fadjroel Rahman menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Presiden meminta Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Bahwa relawan salam 2 jari umumnya yang dulu dukung Pak Jokowi, tetap mendukung pak Jokowi tapi tidak setuju BG dilantik sebagai kapolri," ungkap Fadjroel di Istana Presiden, Jakarta, Kamis, 15/1/2014.Sementara itu, KPK juga telah memastikan bahwa pihaknya akan segera menahan Budi Gunawan. Penetapan Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh DPR, terang Samad, tidak akan memengaruhi statusnya sebagai tersangka. Ia juga menegaskan bahwa KPK akan segera menyelesaikan kasus tersebut dan menahan Budi Gunawan. Abraham Samad menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan Budi Gunawan dapat segera ditahan.
"Sudah ada penyampaian resmi Bambang Widjojanto, bahwa kita konsentrasi terhadap kasus ini untuk diselesaikan secepat mungkin. Agar tidak menimbulkan terjadi pro dan kontra dan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Samad di gedung KPK, Kamis (15/01/14).
Samad juga menegaskan bahwa kasus ini tidak bermuatan politik sama sekali dan murni penegakkan hukum atas kasus dugaan korupsi. "Ini hanya semata-mata penegakan hukum. Bukan karena pertimbangan politik," tegasnya.
Pihak Istana memang masih belum memberikan jawaban terkait sikap Jokowi. Kepala Staff Kepresidenan Luhut Panjaitan bahkan enggan berkomentar soal pelantikan Budi Gunawan akan dilakukan. Menurut Luhut, saat ini pihak Istana tengah menggodok berbagai pertimbangan dengan dua opsi. Opsi pertama adalah tetap melanjutkan pelantikan Budi Gunawan atau opsi kedua yaitu dengan memberikan nama baru calon Kapolri kepada DPR.
"Sekarang proses pengambilan keputusan sedang dilanjutkan, saya tidak bisa berspekulasi," kata Luhut di komplek Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1). *
