Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Menteri Susi Makin Ganas Urus Sektor Perikanan

Siapa yang tak kenal Susi Pudjiastuti? Menteri yang satu ini memang selalu jadi incaran media karena beragam tingkah dan kebijakanya. Belum genap 100 hari menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi telah membuat banyak gebrakan. Yang paling tenar didengar ialah kebijakan ketegasan Susi dalam memberantas mafia perikanan.

Tak segan- segan, Susi memerintahkan pasukanya untuk menenggelamkan sejumlah kapal yang melakukan ilegal fishing. Faktanya, sebanyak 2044 kapal perikanan ilegal sudah diperiksa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tahun 2014.

Direktur Jenderal PSDKP Asep Burhanuddin mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 2.028 Kapal Perikanan Indonesia (KII) dan 16 Kapal Perikanan Asing (KIA) yang sudah diperiksa.

Menurut Asep, total jumlah kapal yang melanggar ketentuan ada 39 kapal terdiri dari 16 KIA dan 23 KII. Penangkapan terakhir dilakukan pada akhir 2014 pada saat penangkapan kapal MV HAI FA berbendera Panama yang melakukan kegiatan perikanan tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO).

Tahun ini, gerakan Susi melawan mafia perikanan dilanjutkan. Baru- baru ini, Direktorat Jenderal PSDKP berhasil menggagalkan perdagangan spesies ikan yang dilindungi, Pari Manta. Sebanyak 360 kg insang kering Pari Manta atau setara dengan ± 280 ekor, dan diperkirakan memiliki nilai jual di pasar internasional senilai USD 864 juta berhasil digagalkan di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, yaitu Surabaya, Indramayu, dan Bali.

Asep Burhanudin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menjelaskan, pengawasan penangkapan ikan yang tersebut melibatkan Polsus (Polisi Khusus) dan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas).

“Kami melibatkan Polsus dan POKMASWAS yang berjumlah sekitar 1902 kelompok. Masyarakat yang berprestasi karena memberikan informasi yang benar dan membantu menggagalkan sudah diberi penghargaan.”kata Asep di Kantor PSDKP, Gedung Mina Bahari 3, Jakarta pada Senin (12/1).

Kapal Ditenggelamkan

Sejumlah kapal yang melakukan ilegal fishing di wilayah perairan Indonesia juga ditenggelamkan. Awal bulan ini, 11 kapal telah ditenggelamkan. Dari 11 kapal tersebut, beberapa di antaranya merupakan kapal asing. Untuk melaksanakan misi pemberantasan ilegal fishing ini, KKP membentuk Satgas Pemberantasan Ilegal Fishing (Baca: 11 Kapal Pencuri Ikan Akan Segera Ditenggelamkan)

Aksi Susi ini pun diapresiasi sejumlah pihak. Presiden Jokowi bahkan kagum dengan apa yang dilakukan Susi dalam memberantas ilegal fishing, termasuk dalam memberikan sanksi tegas bagi kapal pelaku ilegal fishing. Menurut Jokowi, Menteri Susi sudah melaksanakan instruksinya dengan baik. Pada saat akan melakukan penenggelaman kapal, dia sampai mendapat perintah sebanyak tiga kali.

"Saya perintahkan menenggelamkan kapal, setelah saya tunggu dua minggu tidak ada realisasi. Katanya harus ada prosedur ini dan itu. Padahal ini kan perintah panglima tertinggi, sampai harus ada perintah ketiga,” katanya. 

Menggagalkan Penyelundupan

Selain menenggelamkan kapal yang melakukan ilegal fishing, Susi juga telah menggagalkan sejumlah penyelundupan biota laut keluar negeri. Sebanyak 360 kg insang kering Pari Manta atau setara dengan ± 280 ekor, dan diperkirakan memiliki nilai jual di pasar internasional senilai USD 864 juta berhasil digagalkan di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, yaitu Surabaya, Indramayu, dan Bali.

Ditangan Susi, sektor kelautan memberikan angin segar bagi masa depan pembangunan yang cerah. Apalagi sektor ini menjadi sektor andalan Indonesia saat ini selain pertanian dan industri. Selama ini, sektor kelautan tidak dikelola secara baik. Faktanya, sektor kelautan masih belum memberikan sumbangan yang besar bagi PDB nasional. Oleh karena itu, langkah- langkah pembenahan di sektor kelautan sudah selayaknya didukung.

Kebutuhan KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meningkatkan upaya pemberantasan illegal fishing dengan memperkuat armada Kapal Pengawas.

Kapal Pengawas yang berukuran 60 meter sebanyak 4 (empat) unit dibangun melalui program Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI). Selain itu, juga akan dilaksanakan pembangunan speedboat pengawasan sebanyak 5 unit. Penambahan kedua jenis armada pengawasan tersebut akan menambah armada yang telah ada dan akan ditempatkan di wilayah rawan illegal fishing.

Selain itu, keterbatasan anggaran yang dialokasikan bagi kementerian ini juga menjadi kendala Susi untuk mengoptimalkan kerja-kerja operasionalnya. Susi Pudjiastuti merasa kesejahteraan pegawainya di kementerian masih kurang. Pasalnya, ia merasa pegawainya sudah cukup berhasil memberantas illegal fishing dari perairan Indonesia dan mereka harus diapresiasi dengan kenaikan gaji karyawan.

“Visi misi presiden kan sejalan sama kita, memajukan maritim. Kita sudah berjuang untuk itu. Kita bekerja untuk pekerjaan kita,”kata Susi tegas saat membuka rapat koordinasi dengan 338 nakhoda kapal pengawas pada Selasa (13/1) di Gedung Mina Bahari I Jakarta.