Pemerintah Genjot Infrastruktur Kejar Target Kedaulatan Pangan
 |
| Ilustrasi Jokowi dan Petani di Sawah |
Pemerintah terus membenahi infratruktur demi mencapai target mewujudkan kedaulatan pangan. Presiden Jokowi menargetkan Indonesia akan menjadi negara eksportir beras dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk mencapai target itu, pemerintah kini sedang membangun sejumlah waduk dan fasilitas irigasi yang memadai bagi petani di seluruh daerah di Indonesia.
Menurut Jokowi, selama ini Indonesia mengabaikan pembangunan waduk sehingga lahan-lahan pertanian tidak mendapatkan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan jaringan irigasi di daerah-daerah saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
"Dua hingga tiga tahun mendatang kita harus bisa balikkan situasi, Kita tanya nanti siapa yang mau membeli beras Kita," ujar Presiden Joko Widodo di depan Petani pemenang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan pemenang pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan, di Jakarta, Jumat, 16/01/2015.
Pada APBN-P 2013, anggaran subsidi energi mencapai Rp 299,8 triliun. Subsidi BBM mencapai Rp 199,9 triliun dan subsidi listrik Rp 99,9 triliun. Pada 2014, subsidi diperkirakan mencapai Rp246,5 triliun, dengan volume BBM subsidi 46 juta kilo liter (kl).
Dalam APBN-Perubahan 2014, program pengendalian subsidi telah ditetapkan sebesar Rp403 triliun, terdiri dari atas subsidi energi Rp350,3 triliun yaitu subsidi BBM Rp246,5 triliun dan subsidi listrik Rp103,8 triliun, serta subsidi non-energi Rp52,7 triliun.
Semetara itu, dalam APBN 2015 disepakati volume Premium sebanyak 29,48 juta kiloliter, volume minyak tanah 850.000 kiloliter, sementara solar 15,67 juta kiloliter. Pemerintah juga mengalokasikan subsidi untuk LPG 3 kilogram sebanyak 5,76 juta kiloliter.
Perbaikan sistem subsidi energi pun dilakukan. Pemerintah terus menekan subsidi energi dan dialihkan ke sektor- sektor produktif yang lebih menjawab tuntutan rakyat.
Tidak hanya untuk proyek infrastruktur transportasi, energi, dan pertanian, dana tersebut juga harus dimanfaatkan untuk memberi stimulus yang memperkuat struktur industri kita. Industri penghasil bahan baku/ penolong dan barang modal harus diberi insentif besar-besaran untuk memangkas ketergantungan impor.
Untuk itu, pemerintah juga diharapkan untuk tetap menjaga pasokan kebutuhan pangan. Pada 2013, pasokan kebutuhan pangan terlihat tak maksimal. Dampaknya, ketergantungan terhadap impor bahan pangan sangat tinggi, sebagai jalan pintas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Pada 2015, target swasembada pangan harus bisa terwujud. Peningkatan kualitas infrastruktur pertanian di daerah harus menjadi prioritas. Dengan demikian, potret Indonesia sebagai negara agraria pun terwujud. Jika tidak, Indonesia akan terus memasok bahan pangannya dari luar melalui jalan impor
Penurunan harga BBM yang diumumkan hari ini, Jumat (17/01/2015) oleh Presiden Joko Widodo mutlak diikuti dengan penurunan harga bahan pokok. Jokowi bahkan berjanji akan menertibkan perusahaan- perusahaan pemasok bahan pokok.
Selain itu, kementerian terkait juga akan ditekan untuk mengontrol pola pengadaan pupuk dan benih. Tujuannya agar petani benar- benar merasakan manfaat dari pengalihan subsidi yang telah diwartakan Jokowi-JK sejak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Menurut Jokowi, selama ini Indonesia mengabaikan pembangunan waduk sehingga lahan-lahan pertanian tidak mendapatkan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan jaringan irigasi di daerah-daerah saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
"Dua hingga tiga tahun mendatang kita harus bisa balikkan situasi, Kita tanya nanti siapa yang mau membeli beras Kita," ujar Presiden Joko Widodo di depan Petani pemenang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan pemenang pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan, di Jakarta, Jumat, 16/01/2015.
Perbaikan Subsidi Energi
Pada November 2014, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah tepat perbaikan perekonomian; melalui pegalihan subidi ke sektor- sektor produktif. Subsidi energi bisa dialihkan bagi peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mikro.Pada APBN-P 2013, anggaran subsidi energi mencapai Rp 299,8 triliun. Subsidi BBM mencapai Rp 199,9 triliun dan subsidi listrik Rp 99,9 triliun. Pada 2014, subsidi diperkirakan mencapai Rp246,5 triliun, dengan volume BBM subsidi 46 juta kilo liter (kl).
Dalam APBN-Perubahan 2014, program pengendalian subsidi telah ditetapkan sebesar Rp403 triliun, terdiri dari atas subsidi energi Rp350,3 triliun yaitu subsidi BBM Rp246,5 triliun dan subsidi listrik Rp103,8 triliun, serta subsidi non-energi Rp52,7 triliun.
Semetara itu, dalam APBN 2015 disepakati volume Premium sebanyak 29,48 juta kiloliter, volume minyak tanah 850.000 kiloliter, sementara solar 15,67 juta kiloliter. Pemerintah juga mengalokasikan subsidi untuk LPG 3 kilogram sebanyak 5,76 juta kiloliter.
Perbaikan sistem subsidi energi pun dilakukan. Pemerintah terus menekan subsidi energi dan dialihkan ke sektor- sektor produktif yang lebih menjawab tuntutan rakyat.
Kejar Swasembada Pangan
Perbaikan subsidi energi dimulai dengan mencabut subsidi premium di Jawa, Madura, dan Bali serta menerapkan subsidi tetap Rp 1.000 per liter untuk solar. Langkah ini telah membuka ruang fiskal yang cukup besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2015. Meski, harus diakui, hal itu menandaikan bahwa penghematan subsidi BBM tahun 2015 (Rp 216 triliun) benar- benar digunakan untuk kegiatan produktif.Tidak hanya untuk proyek infrastruktur transportasi, energi, dan pertanian, dana tersebut juga harus dimanfaatkan untuk memberi stimulus yang memperkuat struktur industri kita. Industri penghasil bahan baku/ penolong dan barang modal harus diberi insentif besar-besaran untuk memangkas ketergantungan impor.
Untuk itu, pemerintah juga diharapkan untuk tetap menjaga pasokan kebutuhan pangan. Pada 2013, pasokan kebutuhan pangan terlihat tak maksimal. Dampaknya, ketergantungan terhadap impor bahan pangan sangat tinggi, sebagai jalan pintas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Pada 2015, target swasembada pangan harus bisa terwujud. Peningkatan kualitas infrastruktur pertanian di daerah harus menjadi prioritas. Dengan demikian, potret Indonesia sebagai negara agraria pun terwujud. Jika tidak, Indonesia akan terus memasok bahan pangannya dari luar melalui jalan impor
Penurunan harga BBM yang diumumkan hari ini, Jumat (17/01/2015) oleh Presiden Joko Widodo mutlak diikuti dengan penurunan harga bahan pokok. Jokowi bahkan berjanji akan menertibkan perusahaan- perusahaan pemasok bahan pokok.
Selain itu, kementerian terkait juga akan ditekan untuk mengontrol pola pengadaan pupuk dan benih. Tujuannya agar petani benar- benar merasakan manfaat dari pengalihan subsidi yang telah diwartakan Jokowi-JK sejak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
