KLIKTREND.com – Debat capres putaran kedua Minggu, (17/2/2019) berlangsung seru. Calon presiden nomor urut 01 lebih banyak menampilkan data keberhasilan selama kepemimpinannya.
Ada dua data klaim keberhasilan Jokowi selama kepemimpinannya yang tidak tepat alias blunder. Pertama, soal kebakaran hutan dan kedua soal pembangunan infrastruktur.
Dalam hal pembalakan liar, Jokowi mengatakan 11 perusahaan telah diberi sanksi denda sebesar total 18,3 triliun. Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur, Jokowi mengklaim pembangunan tersebut tidak menimbulkan konflik.
Namun sayangnya, kedua data yang disampaikan Jokowi tersebut tidak tepat. Hal ini berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan.
[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/watch?v=hTg4jEk_714″ videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”https://kliktrend.com/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]
Adhityani Putri, dari Yayasan Indonesia Cerah mengatakan bahwa data yang disampaikan Jokowi berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Salah satunya pembangunan infrastruktur masih menyisakan banyak konflik.
Baca juga: Jokowi: Tak Ada Lagi Kebakaran Hutan, Ini Faktanya
Salah satu yang disebutnya adalah program listrik 35000 MW yang salah satunya dibangun di Batang, Jawa Tengah. “Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi khususnya PLTU Batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat.
Kasus PLTU Batang Masih Menyisakan Konflik
Persoalan PLTU Batang berujung pada gugatan masyarakat di pengadilan. Dari penolakan tersebut, hingga 2016, ada 71 orang menolak pindah karena pembangunan tersebut. Namun semua dipaksakan untuk pindah. Konflik tersebut belum terselesaikan.
Sedangkan peneliti Auriga Iqbal Damanik mengungkapkan, tahun 2017 pembangunan infrastruktur sebenarnya menempati urutan ketiga sebagai penyebab konflik agraria.
Jumlahnya sebanyak 94 konflik. Selama tahun 2018 terjadi 16 konflik diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Rizal Ramli: Selama Jokowi Berkuasa Tidak Ada Reforma Agraria
Selain itu, klaim Jokowi tentang pembalakan liar juga tidak tepat. Klaim dalam debat capres yang mengatakan bahwa pemerintahannya telah sukses dan tegas menindak para pembalak liar tidak sesuai fakta.
Memang, pemerintah telah lebih tegas menindak para pembalak liar namun belum maksimal. “Belum ada putusan yang dieksekusi pengadilan, demikian kata Adhityani.
Selanjutnya, Iqbal mengungkapkan hal yang sama di Papua. Kerugian yang terjadi karena pembalakan liar mencapai Rp 1,6 triliun. Selain pembalakan liar, ada juga pencemaran.
Dalam persoalan ini, Jokowi belum berhasil karena hanya 13 kasus yang bisa ditangani selama 3 tahun.
Berbeda dengan Prabowo. Dalam debat putaran kedua, capres nomor urut 2 ini mengungkapkan pernyataan yang bersifat kualitatif.*
( Kompas )
