KLIKTREND.com – Semenjak menjadi Menteri Pertahanan RI (Menhan), Prabowo Subianto tidak lagi dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat (AS). Ia bahkan diundang untuk berkunjung ke negeri Paman Sam itu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dilansir Kompas, Dasco menjelaskan, Prabowo mendapatkan undangan dari pihak AS berkunjung ke negara mereka.
“Sejak jadi Menhan ada beberapa dari negara yang kemudian bersilahturahim kepada Pak Prabowo, termasuk dari tim Amerika Serikat. Kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan berkunjung,” ungkap Dasco, Selasa (29/10/2019).
https://www.youtube.com/watch?v=20h4TpLLd18
Trending: Sebagai Menhan, Prabowo Bisa Isi Kekosongan Presiden-Wapres
Sebelumnya, Prabowo Dilarang Masuk ke AS
Jauh sebelumnya, ramai diberitakan soal Prabowo Subianto yang dilarang masuk ke AS. Laporan harian The New York Times pada tahun 2000 menyebutkan, Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto.
Prabowo, yang pangkat terakhirnya di militer saat itu adalah Letnan Jenderal, dilarang memasuki AS saat ingin menghadiri wisuda anaknya di Boston. Ketika itu, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.
Kemudian, pada tahun 2012, Prabowo sempat mengatakan kepada Reuters, bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS.
Trending: Betrand Peto Jadi Host Termuda di MTMA, Begini Pesan Thalia
Menurutnya, ia masih dilarang memasuki negeri itu karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto. Namun, tuduhan itu dibantah Prabowo.
Kini, pelarangannya setelah sekian lama itu akhirnya dicabut. Hal itu tentu saja erat kaitannya dengan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju.
Tidak hanya pencabutan larangan, AS bahkan mengundang Prabowo untuk berkunjung ke negara itu. Meski demikian, Dasco mengatakan, Prabowo belum bisa memenuhi undangan tersebut karena masih menata tugas-tugas di Kementerian Pertahanan.
Peneliti AS Soal Prabowo Sebagai Menhan
Peneliti AS menilai, keputusan Presiden Jokowi untuk menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI terbilang kontroversial.
Dilansir The New York Times, Rabu (23/10/2019), Zachary Abuza, Profesor dari National War College Washington mengatakan, “Prabowo Subianto memiliki catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia saat menjadi komandan Kopassus di Timor Timur.”
Prabowo disebutnya sebagai seorang mantan jenderal yang dipecat dari militer karena melanggar hukum dan hak asasi manusia.
Keputusan Jokowi memilih Prabowo menjadi Menhan dianggap sebagai langkah kontroversial kedua, setelah sebelumnya sang presiden menyetujui revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.
Trending: Entah Apa yang Merasukimu Viral Sampai ke Venezuela
Ulasannya yang dimuat Media AS tersebut juga menyebutkan, pengangkatan Prabowo mengindikasikan Presiden Jokowi ingin membatasi kebebasan publik dan mempertahankan koalisi.
Dengan membatasi kebebasan publik, Zachary Abuza menilai Jokowi menginginkan semua agenda ekonomi rezimnya bisa berjalan lancar.
Padahal, menurutnya, Prabowo selama bertahun-tahun dilarang memasuki Amerika Serikat karena kasus pelanggaran HAM di Timtim dan kasus tahun 1998.
Abuza juga mengungkit kekalahan Prabowo dalam pemilu bulan April lalu dan tahun 2014. Pada saat itu, Prabowo menuduh KPU melakukan penipuan yang meluas.
“Sebagai kandidat presiden, dia menjadi pemimpin bagi kelompok Islamis dan memobilisasi kelompok-kelompok Islamis. Prabowo meminta mereka untuk turun ke jalan untuk memperebutkan hasil pemilu, merusak aturan hukum,” jelas Abuza.*
